karangtengahprandon.desa.id - Menjadi agenda wajib awal bulan, Desa Karantengah Prandon menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka evaluasi kinerja perangkat desa yang perlu ditingkatkan dan penyampaian beberapa informasi. Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Katimin, Kepala Desa Karangtengah Prandon dan dihadiri seluruh perangkat Desa Karangtengah Prandon dilaksanakan di aula kantor desa.
Rapat koordinasi pada Kamis (02/03/2023) diawali dengan evaluasi kinerja perangkat desa dan pencapaian target kinerja yang telah dimandatkan pada bulan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan strategi penarikan Pajak Bumi Bangunan (PBB) oleh desa yang kemudian diserahkan kepada kolektor yang telah dibentuk oleh desa.
Penarikan Pajak Bumi Bangunan merupakan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan ke pemerintahan desa. Untuk memenuhi target pembayaran PBB dengan jatuh tempo pembayaran hingga 30 September 2023, Pemerintah Desa Karangtengah Prandon akan membuat target bulanan dan evaluasi capaian realisasi PBB tiap bulan. Sehingga pemerintah desa akan dengan mudah mengkontrol penarikan PBB di masing-masing wilayah dusun.
Kepala Desa Karangtengah Prandon, Katimin, tak pernah lelah untuk selalu mengingatkan tentang arsip data baik itu kependudukan, tanah dan lainnya.
“Untuk semua perangkat sudah seharusnya melakukan pencatatan atau pengarsipan data, terlebih data tanah seperti mutasi, untuk menghindari hal-hal yang riskan yang mungkin saja bisa terjadi“, papar Katimin, Kepala Desa Karangtengah Prandon.
Poin terakhir dari pembahasan pada hari ini yaitu meindaklanjuti terkait video teleconference yang dilaksanakan Kabupaten Ngawi bersama Menko PMK pada hari Rabu (01/03/2023), Kepala Desa Karangtengah Prandon memaparkan bahwa pemerintah desa juga harus berperan dalam penekanan angka stunting dan kemiskinan ekstrem yang masih cukup tinggi di Indonesia. Katimin mengajak seluruh perangkat Desa Karangtengah Prandon untuk ikut berpatisipasi dalam progam ini dengan menjadi Bapak/Ibu asuh dari anak stunting.
